AGEN BOLA, Saat ini Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sedang diburuh oleh pasukan gabungan TNI dan Polri. Sudah beberapa kali mereka melakukan hal tindakan yang tak wajar yang menganggu keamanan di Papua, salah satunya penembekan di Kabupaten Nduga, Papua. Banyak korban tewas dan kehilangan keluarganya.

KKB Papua mengaku akan bertanggung jawab atas penembakkan itu. Ia juga menuntut dan tuduh TNI, Polri dan Pemeritnah banyak hal. Tapi tuntutan seperti itu tak masuk akal.

Berikut tuntutan mereka:

1. Pembangunan di Papua Dianggap Penajajahan


Mereka pernah menyebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kelompok kriminal itu menggangap pembangunan adalah bentuk penjajahan. Bahkan mereka akan bertekad untuk terus melakukan serangan walaupun pembangunan tetap dilanjutkan.

Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan serang akan terus dilakukan dan tak peduli dengan pengawalan ketat TNI dan Polri di sekitar proyek infrastruktur.

Kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB merupakan lanjutan untuk memerdekakan Papua. Mereka menilai bahwa peran Pemerintah Indonesia saat ini tak lebih dari penjajah

2. TNI Dituduh Ikut dalam Proyek Pembangunan


Sebby Sambom sempat menuduh para pekerja pembuatan jalan Trans Papua di Distrik Yall, Yigi dan Mbua itu merupakan anggota TNI yang di anggap jadi mata-mata.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam)XVII/Cendrawasih Kolonel Inf M Aidi menjawab tudingan ini. "Ini Logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadiri untuk pembangunan diPapua, Kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai dan dibunuh?" kata M Aidi.

Untuk membuktikan bahwa tuduhan ini hal yang tak benar, M Aidi mengundang Sebby Sambom untuk datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, untuk melihat para korban penembakan di Nduga. "Silahkan datang ke TImika, bisa didampingi oleh pihak terkait, seperti Komnas HAM, atau institusi manapun, supaya bisa melihat para korban penembakkan dari Nduga," kata M Aidi.

Dia menilai keterlibatan TNI pada pembangunan Papua bukanlah hal yang dilarang. "Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada di garis terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang di sekitar kita," katanya.

3. Menuntut Freeport Ditutup


Salah satu permintaan tak masuk akal dari KKB PT Freeport untuk ditutup.  Pada November 2017, suasana saat itu masih dalam pasca pembebasan ratusan warga yang disandera di Desa Banti dan Desa Kimbely.

Diantara mereka ada dua suku yang setuju dengan permintaan dari KKB tersebut. Perwakil Suku Amungme Papua, Damaris menyebarkan tentang operasional Freeport di Tanah Papua yang sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat.

Menurutnya, selama ini Suku Amungme dan Kamoro sudah menjadi korban pencemaran lingkungan sampai harus mempertaruhkan korban jiwa.

"Freeport hadir sejak 1961 sampai dengan 1996 itu ada kerusuhan besar-besaran. Bahkan nyawa-pun jadi taruhan," Katanya.

4. Meminta Pasukan TNI Diganti Pasukan Keamanan PBB


Meminta pasukan TNI yang diganti untuk menjadi Keamanan PBB Permintaanya seperti itu adalah hal yang tak masuk akal. Bahkan KKB juga sempat meminta Pemda Papua dan Papua Barat agar segera ditutup dan diganti.

"Diganti dengan pemerintah perwakilan PBB, Cerita Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menceritakan tuntutan KKB waktu itu.